Infografis
Suara.com - Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, film “Dirty Vote” tidak bisa disebut sebagai dokumenter. Konten utama dalam tayangan yang berdurasi hampir dua jam itu adalah cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga pakar hukum.
"Ketiga pakar tersebut mengomentari berbagai hal yang terjadi dari berbagai pemberitaan, kemudian mereka memberikan pendapat. Pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk adanya kemungkinan kecurangan Pemilu 2024," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya.
Mantan Menteri Sekretaris Negara period 2004-2007 itu juga menyoroti waktu rilis filmnya, yang ditayangkan pada masa tenang dan beberapa hari menjelang hari pemilihan umum. Menurutnya, sangat wajar jika beberapa orang menilai film tersebut sebagai propaganda.
“Ada yang mengatakan, ini ‘Dirty Vote’ versus ‘Dirty Propaganda’. Satu judul film mengatakan soal pemilu yang kotor, satunya lagi soal propaganda kotor terhadap pihak tertentu yang berasa di seberang dari si pembuat film,” ujar dia.
Baca Juga: Gegara Tampil di Film Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar Ngaku Ditawari Umroh oleh Politisi
Yusril, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), menyebut politik sebagai sesuatu yang dinamis. Menurutnya, sangat wajar apabila ada orang yang semula mengaku tidak tertarik pada politik, kemudian ikut meramaikan pesta demokrasi.
Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap perubahan sikap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi sorotan dalam film Dirty Vote.
"Saya melihat itu sebenarnya normal saja. Bisa juga kita katakan, politik itu dinamis. Mungkin satu, ketika anak presiden belum tertarik pada dunia politik, tapi sekarang bisa saja berubah dan tertarik masuk ke dalam dunia politik," kata Yusril.
Ihwal isu yang diangkat dalam film, seperti ketidaknetralan penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu, tidak hanya dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran semata. Pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pihak lain yang turut dituduh melakukan kecurangan.
Sayangnya hanya sedikit sekali tayangkan yang memperlihatkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Kena Serangan Digital, Akun WhatsApp Tiga Pakar Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote Diretas
“Sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sponsornya siapa, membawa pesan paslon tertentu atau tidak," tegas Yusril.
