Infografis
Suara.com - Akun WhatsApp milik tiga pakar hukum tata negara yang terlibat dalam film dokumenter Dirty Vote diretas. Mereka yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Feri menyebut selain mereka bertiga serangan digital juga menyasar akun WhatsApp milik tim produksi Dirty Vote.
"Akun kami bertiga masing-masing satu dan akun tim," kata Feri kepada Suara.com, Selasa (13/2/2024).
Feri enggan berspekulasi apakah upaya peretasan ini berkaitan dengan peluncuran film Dirty Vote. Sebab peretasan tersebut terjadi secara singkat dan berhasil dikuasai kembali.
Baca Juga: Profil dan Karier Feri Amsari, Ahli Hukum Pemeran Film Dirty Vote Bikin Geger Jelang Pemilu 2024
"Kebetulan saja kali ya karena nggak sampai sejam sudah dikuasai lagi. Mungkin mereka nggak niat," ujarnya.
Film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2) lalu. Film yang mengungkap praktik kecurangan Pemilu 2024 dan kerusakan tatanan demokrasi di Indonesia ini telah disaksikan lebih dari 13 juta penonton perhari ini.
Dalam film tersebut tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu. Mulai dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.
Feri juga turut menyinggung integritas para ketua dan anggota Bawaslu RI. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Film Dirty Vote Disorot Usai Dirilis saat Masa Tenang Pemilu, Ini Komentar Para Pemerannya
Dirty Vote sendiri merupakan film keempat yang disutradarai Dandhy yang mengambil momentum Pemilu. Pada 2014 Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh”, masa itu dimana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.
Selanjutnya 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019. Sexy killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi – Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.
Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.
Adapun 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
