Infografis
Suara.com - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Billy David ada curiga politisasi kewenangan terkait kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Bawaslu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari.
"Tentu kami patut menduga ini adalah politisasi kewenangan untuk menyambut Pemilu besok," kata Billy saat dikonfirmasi, Selasa (13/2/2024).
Sebut Film Dirty Vote Sebar Fitnah, JK Tantang TKN Prabowo-Gibran: Tunjukkan, Semua Ada Datanya!
Billy menyebut penekenan Peraturan Presiden (Perpres) yang dilakukan terkesan terlalu dipaksakan. Selain itu, Billy menilai pemerintah seolah-olah ingin membayar suara dengan uang.
![Kaesang Unggah Foto Bareng Ayah dan Kader PSI, Publik: Kakak Tertua, Ipar dan Paman Gak Diajak? [Instagram Kaesang]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/06/14812-jokowi-dan-kaesang.jpg)
"Semua terkesan dipaksakan jika dilihat jangka waktunya. Kewenangan penguasa sekarang adalah mencoba mengkonversikan suara dengan rupiah, menginjak-injak harga diri rakyat," ungkap Billy.
Oleh sebab itu, Billy menyampaikan masyarakat sendiri bisa menilai tentang upaya terselubung di balik kenaikan tukin tersebut.
"Biarlah rakyat Indonesia dan pemilih rasional yang menilai hal tersebut," jelas dia.
Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
