Cek Fakta
Suara.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Hasto Kristiyanto menyampaikan, jika film Dirty Vote sebenarnya banyak mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik praktis pada Pemilu 2024. Ia mengatakan demikian saat menjawab pertanyaan wartawan soal munculnya adegan dalam Dirty Vote kasus Pj Bupati Sorong untuk memenangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
"Temuan yang ada di dalam film Dirty Vote, ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus kapolres diganti mendadak. Itu, kan, merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, dikutip Senin (12/2/2024).
Baca Juga:
Ibu-ibu dan Petugas Ribut di Pasar Bukittinggi Saat Bagi Kalender Anies: Kalau Prabowo Boleh?
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
Menurutnya, PDIP selalu menekankan sisi netralitas bisa diterapkan para menteri dari partainya di kabinet selama Pemilu 2024.
Misalnya, kata Hasto, kader PDI Perjuangan yang menjadi MenPAN RB diminta untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral selama pemilu.
Ia mengatakan, perintah yang sama diberikan partai kepada kader PDI Perjuangan yang menjadi Mensos Tri Rismaharini atau Risma untuk menjaga penyalahgunaan bansos demi kepentingan politik praktis.
Baca Juga: Beredar Video Surat Suara di Jeddah Sudah Tercoblos Sebelum Digunakan Pemilih, KPU Buka Suara
"Ketika Ibu Risma kokoh dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain, kemudian Bu Risma tidak dilibatkan, tetapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Mensos itu sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya sangat luar biasa menjelang pemilu," ujarnya.
Menurutnya, terkait dengan urusan Pj Bupati Sorong sebenarnya harus dilihat secara utuh dengan terjadinya OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nah, jadi itu komitmen kami dan apa yang terjadi di Sorong itu tidak terlepas dari proses OTT yang saat itu dilakukan. Kita tahu OTT itu setorannya kepada siapa, itu yang jelas bukan untuk (paslon) 03, 03 ini pergerakannya di tengah rakyat tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu," ungkapnya.
"Maka tiga hari ke depan kami meyakini setelah kampanye akbar di mana rakyat datang memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud akan terjadi perubahan psikologis, termasuk mereka-mereka yang sebelumnya melakukan intimidasi jadi ragu-ragu, maka tadi kami tekankan ini saatnya untuk TNI dan Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar Konstitusi dan perintan undang-undang karena TNI, Polri itu harus netral," imbuhnya.
