Disebut Berbeda dari 2019, Chico Hakim PDIP Sebut Jokowi Lakukan Politik Gentong Babi di 2024

Senin, 12 Februari 2024 | 08:00 WIB
Disebut Berbeda dari 2019, Chico Hakim PDIP Sebut Jokowi Lakukan Politik Gentong Babi di 2024
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim saat mengunjungi kantor Suara.com di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024). (Suara.com/Yoga)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politisi PDIP, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menilai, cara politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024 berbeda dari 2019.

Untuk kali ini, ia menyebut istilah pork barrel politic atau politik gentong babi.

Baca Juga:

Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?

Baca Juga: Prabowo-Gibran Unggul Mutlak di 6 Survei Terakhir, Menang Satu Putaran Tak Terbendung?

Viral Tuding Ada Massa Bayaran hingga Rp150 Ribu Saat Kampanye di JIS, May Rahmawati Kini Malah Minta Maaf

Di Tengah Hujan Deras, Para Pendukung AMIN Tak Gentar, Penjaga Gerbang JIS: Demi Perubahan

Chico mengungkapkan, politik gentong babi itu menjadi cara petahana untuk memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan mereka secara elektoral.

"Jadi mencari anggaran-anggaran supaya saya sebagai incumbent bisa nih jalan ke daerah nggak usah pakai biaya uang sendiri pakai uang negara, ya, kan hal-hal yang tidak harus, bansos, bisa juga bangun jembatan padahal jembatannya belum rusak-rusak amat gitu, tapi bisa dibangunnya dua bulan lagi lebih masuk akal, tapi harus sekarang nih, soalnya pemilunya seminggu lagi," ungkap Chico saat wawancara dengan Suara.com beberapa waktu lalu.

Menurutnya, politik gentong babi itu umum dilakukan di negara-negara yang menganut demokrasi.

Baca Juga: Sebut Film Dirty Vote Sebar Fitnah, TPN Ganjar-Mahfud Sentil Kubu 02: Jangan Sedikit-sedikit Lapor Polisi

Sebabnya, meski dianggap sebagai sistem negara yang paling baik, tetap ada celah bagi petahana melakukan kecurangan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.

Meskipun dianggap lazim, Chico menilai, cara itu tidak elok dilakukan apabila diperlihatkan kepada publik secara vulgar.

Chico menilai, ada yang namanya adat serta etika di atas segalanya.

Sehingga, meskipun pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Jokowi demi memenangkan salah satu paslon di 2024 disebut tidak melanggar hukum, ia mengingatkan soal etika.

"Ini banyak adat dan etika yang dilanggar termasuk dengan pembagian bansos, mempolitisasi bansos yang notabene adalah uang negara yang dapat dari pajak rakyat tapi digunakan untuk memenangkan salah satu kandidat," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi rajin memberikan bansos kepada masyarakat menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024.

Ada 5 jenis bansos yang digelontorkan Jokowi di awal 2024.

Bahkan ada bansos baru yang diluncurkan Jokowi yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Sementara sisanya ada bansos beras, bantuan pangan non-tunai (BNPT), program keluarga harapan (PKH) dan bantuan ganti rugi petani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan adanya kenaikan alokasi anggaran bansos pada 2024.

Kalau 2023 berjumlah Rp 476 triliun, kini pihaknya mengalokasikan anggaran bansos mencapai Rp 496 triliun atau naik 20 persen dari tahun sebelumnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI