Infografis
Suara.com - Sejumlah mahasiswa dan alumni dan Civitas Akademika Universitas Trisakti menyatakan sikap atas situasi demokrasi dan politik Indonesia saat ini di Tugu Reformasi, Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024).
Pernyataan sikap serta mimbar bebas dilakukan di Tugu Reformasi, lantaran tidak diperkenankan masuk ke dalam universitas.
Pantauan Suara.com, alumni dan dosen mengenakan kaos yang bersablon tema aksi 'Trisakti Melawan Tirani.'
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika, membacakan maklumat yang berisikan menentang terjadinya berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh pemimpin negara, Joko Widodo.
Baca Juga: Civitas Academica Trisakti Gelar Aksi Selamatkan Demokrasi
Selain itu, mereka juga menyasar kepada Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah menteri hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu.
"Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral," kata Vladima, di Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024).
Saat ini, para Civitas Akademika Trisakti juga menyoroti soal bantuan sosial (bansos) yang saat ini terkesan merupakan bantuan pribadi dari Jokowi.
Mereka juga melihat, pemberantasan korupsi yang dipertontonkan Jokowi saat ini penih dengan intrik. Pasalnya saat para terduga koruptor yang ikut dalam tim kampanye yang didukung oleh para penguasa negeri, penyelidikan kasusnya dihentikan.
"Kami juga menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan. Jika negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu yang didukung penguasa," jelasnya.
Baca Juga: Mahasiswa Trisakti Alami Intimidasi Gegara Aksi Demonstrasi Pemakzulan Jokowi
Vladima menilai, apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini sangatlah merusak marwah hukum dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, Vladima juga mengutuk atas upaya intimidasi terhadap cara berekspresi, kritik dan protes mahasiswa, para aktivis.
Warga biasa yang bersuara kritis juga seakan dibungkam, termasuk pengkondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
Pasca Reformasi, Vladima menilai, Pemilu 2024 merupakan Pemilu pertama yang dinilai tidak fair. Tidak bebas dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi.
"Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu," tegasnya.
Vladima menegaskan mendukung suara gerakan keprihatinan guru besar beserta civitas akademika dari berbagai kampus Universitas atas kemunduran demokrasi saat in.
"Dan mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar," katanya.
Dalam pembacaan maklumat Trisakti, mereka mendesak Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur Reformasi 1998.
"Yakni menegakkan supremasi hukum dan HAM, memberantas KKN, mengadili kroni-kroni Soeharto, menjaga otonomi daerah, mencabut dwifungs ABRI, dan membatasi kekuasaan melalui UUD 1945," tandasnya.
