Infografis
Suara.com - Puteri Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid meminta kepada penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas keadilan dan profesionalitasnya. Dia menyebut keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pelanggaran etika oleh Ketua KPU adalah salah satu bukti integritas penyelenggara perlu dipertanyakan.
Meski demikian, Alissa Wahid melihat keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan yang diambil oleh KPU untuk menerima registrasi paslon pada bulan Oktober lalu, saat ini sudah tidak dapat dibatalkan. Namun hal tersebut harus dilihat sebagai catatan sesuatu yang menciderai integritas Pemilu.
"kita harus realistis terhadap (pendaftaran paslon) itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi ini harus menjadi catatan sesuatu yang mencederai integritas Pemilu itu sendiri," kata Alissa.
Oleh karena itu, Alissa mewanti-wanti agar peristiwa tersebut tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. karena setelah ini, integritas KPU akan dinilai dari proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Artinya apakah misalnya C1 dari desa sampai rekapitulasi kecamatan, kabupaten bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.
Baca Juga: Yakin AMIN Menang, Rizieq Shihab Ungkit Masa Lalu Ahok: Sudah Kalah Masuk Penjara, Eh Ditinggal Bini
Atau nanti pada proses pencoblosan hingga perhitungan suara nanti ada intimidasi atau tidak, berjalan atau tidak dengan baik atau tidak. Jika hal-hal intimidasi, atau ketidakadilan terus dilakukan oleh KPU maka itu dianggap sebagai pelanggaran etika.
"Pelanggaran etika itu akan dinilai sebagai sesuatu yang minus karena proses awalnya juga sudah minus, " terangnya.
Ketika kepercayaan publik terhadap KPU itu terus menerus minus dan terus tergerus maka legitimasi hasil pemilu akan mendapat pertanyaan dari publik. Dan itu akan menciptakan ketidakstabilan. Terlebih kalau secara legal formalnya bisa dipenuhi tetapi secara prosedural tidak bisa dipenuhi.
Karena itu dia mengharapkan KPU untuk berhenti melakukan dan tidak lagi melakukan pelanggaran etika. Kemudian dia juga meminta kepada Bawaslu harus lebih punya taji dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh warga.
Alissa Wahid juga ingin mengingatkan penyelenggara Pemilu sekarang ini era digital sehingga jangan sampai penyelenggara Pemily bersembunyi di balik aturan. Karena bukti-buktinya itu secara forensik itu ada video-videonya ada.
Baca Juga: 5 Menit Beres! Cara Mudah Cek DPT Online via HP untuk Pemilu 2024
"mata masyarakat 100% ada di Bawaslu dan KPU," tegasnya.
Kontributor : Julianto
