Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil dari 33 organisasi menyampaikan somasi terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menganggap Jokowi menunjukkan keculasan jelang pemungutan suara Pemilu 2024.
Jokowi kata koalisi, telah menunjukkan serangkaian kecurangan, ketidaknetralan, hingga penyalahgunaan kekuasaan pada Pemilu 2024.
Pandangan itu didasari oleh aturan-aturan yang dinilai sebagai produk penyalahgunaan kekuasaan seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden meski baru berusia 36 tahun.
Aturan lainnya ialah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2023 yang memperbolehkan pejabat untuk tidak mengundurkan diri jika ikut berkontestasi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Selain itu mereka juga menyebut bantuan sosial (bansos) yang dianggap begitu massal jelang pemilu juga merupakan bagian dari rangkaian kecurangan Jokowi untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran.
Terlebih, anggaran untuk bansos pada 2024 dianggap sangat besar yaitu Rp 496.8 triliun, lebih besar dari bansos saat pandemi Covid-19.
Alasan lain mereka melakukan somasi terhadap Jokowi ialah karena adanya rangkaian intimidasi terhadap para guru besar yang menyampaikan kritik kepada Kepala Negara.
Untuk itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya menegaskan koalisi masyarakat sipil memutuskan untuk memberi somasi kepada Jokowi.
“Koalisi Masyarakat Sipil mensomasi Presiden Joko Widodo untuk dan dalam tempo hingga 14 Februari 2024: Pertama, meminta maaf kepada seluruh rakyat atas keculasan dan tindakan niretika yang dilakukan,” kata Dimas di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).
Baca Juga: Biodata dan Agama Tom Liwafa, Disorot Usai Klaim Dirinya Akademisi dan Pasang Badan Buat Jokowi
Kedua mereka mensomasi Jokowi agar mencabut pernyataan cawe-cawe, presiden boleh berkampanye dan memihak, serta berjanji untuk bertindak netral dalam gelaran pemilu.
