Luhut Sentil Menko Ngomong Permasalahan Korupsi, Sindir Siapa?

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyindir pemimpin harus memberikan hawa sejuk untuk masyarakat.

Jangan sampai akibat informasi yang tidak lengkap menimbulkan pemahaman kurang bagus di masyarakat.

"Jangan membuat situasi tidak baik dengan kehadiran atau ucapan kita. Kita kan harus memberi hawa sejuk, apalagi yang dalam kategori pimpinan yang menceritakan. Informasinya dia tidak punya utuh sehingga dia punya kesimpulan yang tidak baik," ujarnya dikutip dalam video wawancara CNN Indonesia, Jumat (9/2/2024).

Baca Juga:

Baca Juga: Usai Kirim Surpres soal Revisi KUHAP, Pemerintah Kini Koordinasi Susun DIM

• Umay Shahab Ternyata Lulusan Kampus Anies Baswedan Sempat jadi Rektor, Kini Dihujat Karena Sindir Program Makan Gratis
• Mahfud Koar-koar soal Operasi Tekan Rektor Agar Manut Jokowi, Komjen Fadil Imran Bilang Begini
• Anies Baswedan Mrebes Mili Nyanyi Lagu Ayah, Pandji Pragiwaksono Malah Komen Begini 

Sebagai publik figur harus dijaga bicaranya, sebab kalau salah bisa membawa dampak di masyarakat, termasuk juga para pejabat.

Menurutnya, para pejabat seperti menteri sudah dibagi tugasnya untuk membantu presiden. "Jangan semua ditumpukan pada Pak Jokowi dan fungsinya itu kan sudah dibagi habis ke menteri-menterinya, menkonya," katanya.

Luhut menyentil ada menteri koordinator (menko) yang berbicara mengenai permasalahan korupsi. Padahal itu, itu sudah menjadi pekerjaannya karena di bawah kendalinya.

Dia tidak menyebut secara gamblang siapa menko yang dimaksud. Luhut hanya menyebut, harusnya semua harus merefleksikan apakah pekerjaannya sudah beres atau belum.

"Jadi kita itu jangan lempar gitu saja, ini semua sudah dibagikan oleh presiden. Ya kita harus melakukan refleksi apa yang sudah saya lakukan atau bekas-bekas menteri yang sudah berhenti tanya dirimu apa yang sudah kau lakukan selama jadi menteri atau bekas gubernur," katanya.

Luhut menyebut sebagai orang yang lebih tua mempunyai hak untuk berbicara mengingatkan agar tidak menimbulkan keonaran.

Baca Juga: Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dan RUU Prioritas, Menteri Hukum: Transparansi Sangat Penting