Infografis
Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud Md balik mempertanyakan ucapan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoal gerakan civitas academica yang disebut dipolitisasi.
"Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni. 'Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut? Saya menganggap itu gerakan moral murni dan tidak ada politisasinya karena mereka itu tidak memihak pasangan calon mana pun, tidak mengampanyekan siapa pun," kata Mahfud Md usai acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Mahfud lantas mempertanyakan sisi politisasi dari gerakan civitas academica di seluruh Indonesia yang terjadi selama masa kampanye.
"Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidak mendukung calon tertentu," kata Mahfud.
Baca Juga: Mahfud Md Janji Revisi UU KPK: Yang Sekarang Tak Lagi Independen
Mahfud lantas mengatakan, justru orang yang melakukan politisasi adalah orang yang berusaha memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.
"Justru yang kemudian melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut mengatakan bahwa gerakan civitas academica di berbagai kampus merupakan gerakan yang dipolitisasi.
"Pada zaman seperti sekarang ini, itu 'kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas," kata Luhut dalam tayangan yang disaksikan di Jakarta, Rabu.
Beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Baca Juga: Mahfud MD Blak-blakan: Tidak Berani Korupsi Karena Takut Hukuman Ini..
Presiden RI Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.
"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan bahwa kritik yang muncul dari sejumlah akademisi dari beberapa universitas di Tanah Air adalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.
"Dinamika politik apa pun, Pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata dia. (Sumber: Antara)
