Infografis
Suara.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan angkat bicara mengenai sejumlah rektor yang disuruh aparat kepolisian untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Ia menilai tindakan intidatif untuk pencitraan yang direkayasa seperti itu sudah tidak laku di era sekarang.
"Sekarang ini era untuk mengungkapkan pandangan secara otentik, sudah lewat masanya untuk melakukan operasi-operasi yang bersifat kosmetik, tidak akan bisa berhasil," ujar Anies kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa sesuatu yang direkayasa atau dibuat-buat akan terungkap kebenarannya kelak.
"Semuanya akan terungkap. Kemarin saya sampaikan, becik ketitik, ala ketara. Kita natural aja dan menyaksikan kampus-kampus kan mengungkapkan pandangan yang senyatanya dari masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Hotman Paris Hardik Ahok Gegara Nyinyiri Presiden Jokowi: Nggak Tau Diuntung!
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika ada kritik maka akan lebih baik jika kritik tersebut dihormati seperti layaknya pujian untuk Jokowi sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
"Kita lihat saja kan kita tidak pernah melarang mendukung, tidak pernah melarang orang mengkritik bukan, itu adalah kebebasan berekspresi. Negara tidak bisa mengatur pikiran," tutur Anies.
"Negara bisa mengatur tindakan, selama perbuatannya tidak melanggar hukum itu boleh. Tapi tidak boleh diatur pikirannya karena pikiran tidak bisa diatur oleh negara," tambahnya.
Intimidasi Aparat
Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku mendapat 'perintah' dari pihak Polda Jawa Tengah untuk membuat pernyataan mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi.
Baca Juga: Konser Coldplay Lewat! Pemesan Tiket Kampanye Akbar AMIN di JIS Tembus 3,5 Juta Orang
Hindarto mengemukakan, pesan tersebut didapat saat ramai sejumlah sivitas akademika sejumlah perguruan tinggi membuat petisi terhadap Jokowi.
"Ya, di hari Jumat saya dapat WhatsApp dari orang yang ngaku anggota polisi atas intruksi Polda Jateng. Beliau minta saya untuk buat video," kata Ferdinandus kepada Suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (6/2).
Mendapat 'perintah Polda', Hindarto memilih tidak menggubrisnya karena memiliki sikap yang berbeda dengan keinginan penguasa tersebut.
Hindarto menegaskan, sikapnya tidak jauh dengan pernyataan civitas akademik UGM, UII, UI dan perguruan tinggi lainnya yang kecewa dengan Presiden Jokowi yang diduga terlibat politik praktis.
Parahnya hingga Senin (5/2/24) kemarin, Hindarto masih dihubungi sampai beberapa kali ditelepon.
Tak hanya itu, ia juga dikirim video testimoni yang telah dibuat koleganya sesama rektor di Semarang, seperti pernyataan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, UIN Walisongo Semarang dan lain-lainnya.
"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kami harus berbicara jujur," paparnya.
Hindarto mengaku sebelumnya menghadiri pertemuan dengan 26 rektor Universitas Katolik seluruh Indonesia pada Sabtu (4/2/24) di Kota Surabaya. Pertemuan tersebut membahas sikap di tengah ketidakjelasan iklim demokrasi jelang Pemilu 2024.
"Panduan kami ada kok bahwa Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Jadi bukan mendukung salah satu paslon, tapi untuk menyuarakan kebenaran," katanya.
