Jokowi Dihujani Kritik Civitas Akademika, PSI: Demokrasi Memang Berisik, Cukup Disimak Saja

Rabu, 07 Februari 2024 | 17:34 WIB
Jokowi Dihujani Kritik Civitas Akademika, PSI: Demokrasi Memang Berisik, Cukup Disimak Saja
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, optimis debat calon wakil presiden akan berjalan seru. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kritikan tersebut pertama kali disampaikan civitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.

"Kami civitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.

Gubes Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro dan civitas akademika menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024). [Kontributor/Putu Ayu Palupi]
Gubes Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro dan civitas akademika menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024). [Kontributor/Putu Ayu Palupi]

Civitas akademika UGM, kata Koentjoro, juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar alumni UGM.

Penyimpangan tersebut di antaranya berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keputusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Di sisi lain, juga terkait pernyataan politik Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye. Menurutnya, pernyataan tersebut kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya terkait netralitas.

"Keberpihakan (presiden) merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya.

Pernyataan sikap dan petisi dari civitas akademika UGM tersebut lantas diikuti oleh beberapa universitas lain. Mereka di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan lain-lain.

Baca Juga: Apesnya Mahfud MD, Tiga Kali Kena Prank Presiden Jokowi, Terakhir Gara-gara Gibran Jadi Cawapres

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI