Pernyataan Ahok Soal Jokowi Tak Bisa Kerja Bukan Pepesan Kosong, Buktinya Ada di Kampung Deret hingga MRT Jakarta

Galih Priatmojo Suara.Com
Rabu, 07 Februari 2024 | 13:03 WIB
Pernyataan Ahok Soal Jokowi Tak Bisa Kerja Bukan Pepesan Kosong, Buktinya Ada di Kampung Deret hingga MRT Jakarta
Presiden Jokowi dan Ahok (Instagram Ahok)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Saat tanah utk depo Lebak Bulus bermasalah antara Menpora dan Ahok siapa yg selesaikan? 2 orang itu - walaupun prosesnya banyak drama gak perlu. Jokowi “BERUNTUNG” krn hal2 sulit macam permasalahan duit/utang, administrasi, kelembagaan, pertanahan sudah dimulai dan ada yg terselesaikan dr era Gubernur2 sblmnya, jadi dia tinggal meneruskan dan gunting pita ground breaking (terlepas Foke sbtlnya sdh gunting pita juga di Juni 2012 di Lebak Bulus). Publik melihatnya “sat set”, padahal ya krn banyak PR terbesarnya sdh dikerjakan oleh pendahulunya," urainya.

Selain itu ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, salah satu program spektakuler Jokowi yakni pembangunan kampung deret di Cipinang Barat.

Menurut Elisa proyek itu dibangun asal-asalan hingga menyimpan segudang masalah setelah ditinggalkan Jokowi.

"Apakah kalian tidak bertanya2 kenapa proyek Kampung Deret hanya terjadi di era Jokowi dan tidak bertambah lagi? Ya karena jadi temuan BPK, akibat dari masalah pertanahan dan tata ruang yang tidak sesuai DAN TIDAK DIBERESKAN SEBELUM PROYEK MULAI. Jadi asal bangun, bangun, bangun saja," ungkapnya. 

"Karena temuan pada kampung deret, hal ini sempat membuat demotifasi DPRKP saat memulai program Community Action Planning di 2017, krn takut “jadi temuan” terulang lagi. Sebetulnya apa yg terjadi di Kampung Deret, sedikit terulang pada Reforma Agraria. Yg banyak sekali terselesaikan adalah urusan sertifikasi tanah. Tapi begitu soal redistribusi hingga penyelesaian masalah, konflik dan sengketa? Lihat saja angka2 dari ATR BPN terutama soal redistribusi tanah di kawasan hutan baru yg cuma 9% (pdhal jenis tanah ini banyak dikuasai oleh Pemerintah). Bbrp penyebabnya menurut KPA: ego sektoral, dualisme kebijakan, dan terbentur dgn kepentingan investasi dan PSN," jelasnya lagi. 

"Mantra “kerja, kerja, kerja” memang menyimpan bahaya. Kerja cepat pun tidak sama dengan inovatif. Pdhal yang penting bagaimana kerja secara cerdas dan prudent," tukasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI