Infografis
Suara.com - Putera capres nomor urut 3, Alam Ganjar ikut bersuara terkait maraknya kampus-kampus di Indonesia yang menyampaikan seruan moral kepada pemerintahan Joko Widodo (jokowi). Aksi para akademisi yang mempertanyakan netralitas para pejabat negara dalam pemilu mendatang dikarenakan demokrasi di Indonesia sudah dikebiri.
"Beberapa kampus sudah menyampaikan seruan moral. Demokrasi yang adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dan merupakan kekuatan tertinggi demokrasi di tangan rakyat, tapi kemudian kemudian dikebiri saat ini," papar Alam Ganjar dalam Sarasehan dan Mimbar Demokrasi di Yogyakarta, Selasa (06/02/2024).
Menurut Alam Ganjar, laporan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyatakan sejumlah kampus diintimidasi untuk tidak menyampaikan seruan moral membuat demokrasi Indonesia tercederai. Karenanya anak muda yang menjadi bagian terbanyak dari negara ini harus menyampaikan suaranya demi mengembalikan marwah demokrasi.
"Demokrasi adalah bagaimana mewujudkan suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang dituankan adalah rakyat,” ungkapnya.
Baca Juga: Ahok Sebut Rakyat Hanya Dapat Bansos Bukan Keadilan Sosial, Sentil Jokowi?
Sementara Direktur Lembaga Nasional Strategis, Syarief Aryfaid, menyatakan, jika presiden, dan para menteri yang ingin terlibat langsung dalam proses kampanye pemilu 2024, maka mereka harusnya dengan bijaksana mengundurkan diri demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, harus bersikap bijaksana dan tetap memegang teguh pada sumpah jabatan yang pernah diucapkan atas nama Tuhan.
"Sumpah jabatan presiden itu berbunyi demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," tandasnya.
Syarif menambahkan, pemilu sejatinya adalah proses untuk melahirkan pemimpin bangsa yang demokratis. Maka ia harus diselenggarakan dengan cara-cara yang demokratis dan patuh pada aturan hukum dan etika sosial kemasyarakatan.
Oleh sebab itu pemerintah, dalam hal ini presiden beserta seluruh aparatur negara harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral untuk menjaga marwah Demokrasi dan pemilu yang berkualitas. Presiden harus menjaga persatuan bangsa, dan tidak memicu terjadinya perpecahan dan polarisasi sesama anak bangsa, dalam proses pelaksanaan pemilu 2024.
"Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, agar bersikap dan bertindak netral dan tidak memihak. Karena sejati presiden masih menjabat sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia, dan bukan presiden sekelompok atau golongan tertentu" ungkapnya.
Baca Juga: Disambut Cucu Raja Keraton, Alam Ganjar Sambangi Museum Keraton Jogja
Kontributor : Putu Ayu Palupi
