Infografis
Suara.com - Sivitas akademika dan para pengajar Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyatakan sikap terkait situasi politik yang memanas menjelang Pemilu 2024.
Rektor UKI, Dhaniswara K Harjono, memandang pihaknya perlu menyatakan sikap atas situasi politik Indonesia saat ini. Khususnya, lanjut Harjono, untuk menjaga prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa.
Dhaniswara mengatakan UKI sebagai universitas tetap independen. Tidak ada tekanan atau dorongan dari siapapun juga dalam mengeluarkan pernyataan sikap ini.
Dalam pernyataan sikap, Dhaniswara juga menyinggung soal etika dalam berpolitik. Menurutnya hukum adalah panglima paling tinggi di negeri ini. Namun harus ada etika di atasnya.
“Namun, di atas hukum ada etika yang juga harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Termasuk dalam berpolitik ada etika yang harus ditaati oleh semua pihak,” kata Dhaniswara, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2024).
Sementara itu Dekan Fakultas Hukum UKI, Hendri Jayadi, menekankan bahwa hukum tidak boleh dilanggar dan supremasi hukum harus ditegakkan.
“Pelaksanaan Pemilu ada dasar hukumnya. Jadi, kalau ada pelanggaran dan terbukti ya harus diberi sanksi tegas,” tegas Hendri.
“Jangan justru dicap ada politisasi dan sebagainya, karena itu, penyelesaian perkara Pemilu harus transparan dan terbuka ke publik sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pikiran-pikiran negatif,” tambahnya.
Selaku sivitas akademik, Hendri berharap Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan melahirkan pemimpin bangsa yang bisa membawa negara ini jauh lebih baik lagi, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.
Berikut pernyataan sikap dari Universitas Kristen Indonesia:
