Infografis
Suara.com - Belasan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kompak menyerukan agar penyelenggara negara di pemerintahan Presiden Jokowi seperti TNI-Polri dan Kejaksaan bisa bersikap netral di Pemilu 2024. Seruan itu disampaikan mereka saat berkumpul di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
Merespons itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa peringatan itu hendaknya dimaknai sebagai sebuah peringatan dan masukan positif. Sehingga pemerintah dalam hal ini terkhusus Presiden Jokowi dapat bertindak lebih bijak.
"Ya saya kira Pak Presiden hendaknya menangkap semua peringatan itu sebagai masukan," ujar Cak Imin ditemui di Kampus Amikom Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam.
Menurut Cak Imin, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi menerima masukan itu. Apalagi gelombang peringatan itu tidak hanya datang dari mantan pimpinan KPK saja tetapi juga dari kampus-kampus di Indonesia.
Kendati demikian, ia menyoroti seluruh pejabat yang kemudian ada di sekeliling Jokowi. Sehingga bukan hanya presiden yang kemudian menerima kritikan itu tapi juga para pembantunya di kabinet maupun aparat penegak hukum lain.
Cak Imin mewanti-wanti pejabat yang ada di dalan lingkaran Jokowi untuk turut menerima masukan itu dengan positif. Bukan justru memberikan pernyataan yang kontroversial.
"Saya kira Pak Jokowi akan menangkap itu sebagai masukan. Tapi seluruh lingkaran beliau hendaknya juga jangan mengumbar pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Ayo jadikan ini kritik yang membangun, bukan dijadikan persaingan politik," tegasnya.
Ditambahkan Cak Imin, peran para pembantu presiden ini cukup besar. Sehingga dapat menuntun Presiden Jokowi kembali menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.
"Jadi Pak Jokowi di tingkat lingkarannya kembalikan Pak Jokowi seperti aslinya," imbuhnya.
Baca Juga: Pusingnya Sri Mulyani Gegara Jokowi, Utak-atik Anggaran Demi Bansos
Seruan Eks Pimpinan KPK
