Jokowi Dihujani Kritik Sivitas Akademika, Anies: Koreksi Apa yang Terjadi Supaya Tidak Kebablasan

Selasa, 06 Februari 2024 | 11:00 WIB
Jokowi Dihujani Kritik Sivitas Akademika, Anies: Koreksi Apa yang Terjadi Supaya Tidak Kebablasan
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan memberikan pemaparan saat debat Capres-Cawapres kelima di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi gelombang kritikan dari sivitas akademika di berbagai universitas terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya kritikan tersebut harus didengar dan dijadikan peringatan bagi semua pemimpin untuk mengoreksi diri.

"Kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika. Ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yang sedang terjadi, supaya tidak kebablasan," kata Anies di Kedai Lumpia Cik Meme, Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024) malam.

Baca Juga:

Kicau Rocky Gerung Soal Debat Terakhir Capres 2024: Anies Paling Cerdas, Prabowo Tulus dan Ganjar Angkuh!

Arie Kriting Jadi Saksi Komika Abdur Tolak Jadi Buzzer, Lebih Pilih Dukung Anies Sesuai Hati Nurani

Gibran Dikerubungi Mak-Mak Saat Kampanye: Mbak Selvi Gimana Perasaannya

Sebagaimana diketahui sejumlah sivitas akademika di beberapa universitas ternama memberikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Kritikan tersebut pertama kali disampaikan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.

Baca Juga: Bela Jokowi Ramai Dikritik Sivitas Akademika, TKN: Banyak Juga yang Beri Respons Positif

"Kami sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI