Infografis
Petisi yang dikeluarkan oleh UPI Bandung menjadi rangkaian penolakan dari sejumlah civitas akademika melihat kondisi perpolitikan dan langkah Jokowi di Pilpres dan Pemilu 2024.
Sejumlah civitas akademika yang mulai bersuara lantang menolak tindak tanduk Jokowi diantaranya, UGM, UII, UI, UMY, UIN Jakarta, Unpad, Unhas Makassar, Unand Sumbar, ULM Banjarmasin, IPB, UNAIR, UNMUL Samarinda, UAD Yogyakarta hingga UNKHAIR Ternate.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengatakan kritik merupakan hal yang biasa dan justru akan menyehatkan iklim demokrasi.
"Kritik itu biasa, karena kritik itu adalah vitamin. Kalau vitaminnya pas, itu akan menyehatkan bangsa ini, akan menyehatkan demokrasi ini," ujar Marsudi seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, kritik yang disampaikan sejumlah sivitas akademika untuk mengingatkan dan membangun ke arah yang lebih baik, bukan justeru berniat merobohkan.
"Kritik itu membangun, kritik itu bukan merobohkan, tapi untuk memperkuat, untuk membangun," kata Marsudi.
Senada dengan Marsudi, Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo menyampaikan dinamika atau penyampaian sikap politik terhadap penguasa selalu ada sejak zaman kenabian.
Maka dari itu, ia mendorong agar kritik-kritik yang disampaikan mesti didengarkan dan menjadi bahan refleksi agar dapat menjalankan tugas ke arah yang lebih baik.
"Oleh karena itu kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama," kata dia.
