Tolak Politik Dinasti, Civitas Akademika dan Alumni UIN Jakarta Minta Presiden dan Aparat Netral

Hairul Alwan Suara.Com
Senin, 05 Februari 2024 | 17:36 WIB
Tolak Politik Dinasti, Civitas Akademika dan Alumni UIN Jakarta Minta Presiden dan Aparat Netral
Civitas akademika dan alumni UIN Syarif Hidayatullh atau UIN Jakarta deklarasi pernyataan sikap penyelenggaraan Pemilu 2024, Senin (5/2/2024). [Wivy Hikmatullah]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Civitas akademika dan alumni Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah atau yang karap disebut UIN Jakarta mendesak penyelenggara Pemilu hingga Presiden dan aparat negara untuk netral dalam pemilu.

Pernyataan sikap itu diserukan oleh ratusan alumni dan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024 dan dinamai sebagai Seruan Ciputat.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Syaiful Mujani mengatakan, Seruan Ciputat sengaja dilakukan sebagai penekanan menyelamatkan negara dari upaya disintegritas aparat negara.

Syaiful menerangkan, gerakan pernyataan sikap terhadap Presiden dan pelaksanaan Pemilu 2024 ini dilakukan lantaran situasi politik saat ini sudah memburuk.

"Kita sudah cukup bersabar, berharap ada perbaikan dan kita kasih waktu. Nampaknya kian memburuk situasinya, keadaannya sudah sangat darurat," kata Syaiful usai pernyataan sikap di UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangsel.

Syaiful menerangkan, Pemilu merupakan fondasi dasar Indonesia sebagai negara yang demokratis. Maka, menjaga integritas dalam Pemilu sangat penting dilakukan.

"Kalau Pemilunya nggak berintegritas, maka negara kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang tidak berintegritas, dan itu sangat berbahaya," tegasnya.

Dia menyebut, jika Pemilu dimenangkan oleh kelompok yang tidak berintegritas, maka hasilnya akan dihujani gugatan dan penolakan.

Bahkan jika masyarakat sudah tak percaya pada putusan Mahkamah Konstitusi, maka itu jadi alarm berbahaya bagi negara.

"Kita masih punya waktu 10 hari ke Pilpres. Mudah-mudahan KPU, Bawaslu, Polisi dalam hal ini sampai aparat Presiden hingga aparat desa itu betul betul mengayomi seluruh komponen bangsa. Tidak berpihak, partisan dan bertentangan dengan Undang-undang," tegasnya.

Kontributor : Wivy Hikmatullah

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI