Masih Ada Menteri Kampanye Tapi Tak Mundur dari Jabatan, Analis Politik: Diajarin Jokowi

Minggu, 04 Februari 2024 | 18:10 WIB
Masih Ada Menteri Kampanye Tapi Tak Mundur dari Jabatan, Analis Politik: Diajarin Jokowi
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyebut kemungkinan hanya ada dua pasangan calon di Pilpres 2024 saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023). (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat politik Hendri Satrio menanggapi sejumlah menteri yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tanpa mengundurkan diri.

Bahkan, mereka diketahui ikut berkampanye sebagai upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

Bus Brigade Hanura Kecelakaan Pasca Konser Salam Mental Ganjar-Mahfud! Ada Korban Jiwa

Baca Juga: Warganet Bandingkan Kampanye Akbar Ganjar dengan Jokowi 2014 dan 2019: Kalah Euforia?

Gaya Selvi Ananda Kampanye di Pasar Kemiri Depok Disorot: Mbokya Dibeliin Sepatu Mas Gibran

Muncul Gerakan Akademisi Tandingan yang Kritik Jokowi, Dua Tokoh Ini Kuliti Latar Belakangnya: Ngaku Dosen UI Ternyata

Keberpihakan itu ditunjukkan oleh para menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Tohir, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Menurut Hendri, sikap para menteri itu sudah dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang secara terbuka mengeklaim bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak.

"Presiden sudah ngajarin, presiden sudah nyampein kalau presiden boleh kampanye, boleh memihak, menterinya apalagi. Jadi, ya sudah dicontohin sama Jokowi," kata Hendri kepada Suara.com, Minggu (4/2/2024).

Baca Juga: Raffi Ahmad Blak-blakan Bongkar Alasannya Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

"Cuma kan kita bisa membedakan mana tokoh-tokoh yang memang hidup matinya demi jabatan, ada tokoh tokoh yang memang jabatannya itu benar-benar titipan Allah," ujar dia.

Meski begitu, dia juga menyebut ada menteri seperti Mahfud MD yang melepas jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menguindari penggunaan fasilitas negara demi kepentingan politik.

"Jadi, kalau memang harus dia lepas, ya dia lepas demi etika dan kepatutan serta kewarasan dan kewajaran," tandas Hendri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI