Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif menanggapi isu pembagian bantuan sosial atau bansos yang disebut-sebut tak melibatkan Kementerian Sosial yang dipimpin Risma Tri Rismaharini.
Mantan Wakil Ketua KPK ini berharap bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu harus tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan demi kepentingan politik.
Sebut Hak Prerogatif Jokowi, Mahfud MD Ogah Ditanya Kandidat Penggantinya: Saya Tak Mau Ikut Campur!
Tebar Janji jika Terpilih Presiden, Prabowo Iming-imingi Posisi Ini ke AHY, Apa Itu?
Sebut Hak Prerogatif Jokowi, Mahfud MD Ogah Ditanya Kandidat Penggantinya: Saya Tak Mau Ikut Campur!
"Kalau disebar-sebarkan itu, apalagi yang diberikan oleh yang di luar Kementerian (Sosial), ya itu saya pikir sudah penyalahgunaan bansos. Enggak usah saya menyebutnya," kata Laode ditemui wartawan di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Laode, bilang mereka sebagai masyarakat sipil berharap penyaluran bansos dilaksanakan dengan akuntabel dan sesuai aturan.
"Menurut saya, kami di masyarakat sipil, ingin melihat (berharap) bahwa semua itu dijalankan dengan akuntabel dan sesuai aturan. Jangan semua diterabas, kalau semua diterabas, negara apa kita ini," tegasnya.
Bagi-bagi Bansos
Baca Juga: Sebut Hak Prerogatif Jokowi, Mahfud MD Ogah Ditanya Kandidat Penggantinya: Saya Tak Mau Ikut Campur!
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini asyik membagikan bansos ke sejumlah masyarakat yang ia kunjungi. Bansos tersebut baik berupa sembako ataupun uang tunai.
