Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, menilai salah satu penyebab indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 mengalami stagnan atau jalan ditempat salah satunya disebabkan penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik.
Hal itu disampaikannya sekaligus menanggapi isu bansos yang ditempeli stiker pasangan capres cawapres nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Ya, itu salah satu sebenarnya yang paling menarik (IPK kita) ke bawah nilai (persepsi) korupsi kita. Itu adalah sektor politik dan korupsi di sektor yang berhubungan dengan penegakan hukum dan variety democracy," kata Laode ditemui wartawan di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Loade kemudian menyinggung soal politik uang yang menjadi salah satu indikator yang diukur untuk menentukan indeks persepsi korupsi.
"Apa yang dinilai untuk korupsi demokrasi? Salah satunya itu adalah money politic. Money politic itu ya sekarang kelihatan ini kayak bansos disebar ke mana mana, tidak sesuai peruntukannya," katanya.
"Ya bagaimana mau naik corruption preseption index kita, kalau perilaku kita masih seperti itu," sambungnya.
Selain menyinggung sektor demokrasi, Laode juga menilai netralitas aparat penegak hukum jelang Pemilu 2024, juga mempengaruhi indeks persepsi korupsi.
"Dia (aparat penegak hukum) kan harusnya independen, harus profesional. Tetapi kalau masih seperti sekarang, itu bahkan didesain dalam pemilu pun banyak yang ditengarai mereka tidak netral seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi corruption perception index kita," tegasnya Laode.
"Jadi, ya, memang kita harus kerja berat kalau ingin corruption perception index kita meningkat ke depan," sambungnya.
IPK 2023
