Infografis
Suara.com - Masyarakat tengah menantikan siapa sosok yang akan mengisi kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam yang kosong setelah Mahfud MD mengundurkan diri, Rabu (31/1/2024).
Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, menegaskan 'pemain pengganti' akan ditentukan kemudian, setelah Presiden Jokowi meneken keppres pemberhentian Mahfud MD.
"Jadi, selanjutnya, menunggu arahan presiden tentang pengisian posisi itu," kata Ari Dwipayana di Kementerian Sekretariat Negara.
Dia menjelaskan, presiden tentu akan segera menunjuk pengganti Mahfud MD tanpa perlu menunggu Pemilu dan Pilpres 2024 digelar.
Baca Juga: Beda Sikap Mahfud MD dan Prabowo Sesama Menteri Maju Pilpres: Menko Polhukam Pilih Resign
“Tidak menunggu pemilu berakhir. Secepatnya, karena tugas kemenko ini menyangkut roda kepemimpinan," kata dia lagi.
Ari tidak mau menjawab pertanyaan wartawan mengenai latar belakang sosok pengganti Mahfud MD, apakah dari kalangan partai politik ataukah profesional.
“Pak Menko (Mahfud MD) saja belum menyampaikan surat (pengunduran diri), kok sudah berpikir soal pengganti."
Namun, setelah Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masuk bursa pengganti.
Setidaknya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menyebut AHY berpeluang menjadi Menkopolhukam.
Baca Juga: Rekam Jejak Mahfud MD Selama di Pemerintahan, Resmi Mundur dari Kabinet Jokowi
Dalam perhitungan matematis politik, hanya Partai Demokrat yang belum masuk ke jajaran kabinet Jokowi. Sementara partai tersebut ikut mendukung putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Saya kira, Presiden Jokowi perlu menambah awak di pemerintaha. Ini menyusul isu adanya sejumlah menteri yang bakal mundur," kata dia.
Bila langkah Mahfud MD ini ditiru sejumlah menteri lainnya, maka roda pemerintahan bisa macet dan mengancam stabilitas.
"Secara politik, presiden saat ini tak punya beban mengajak Demokrat masuk ke istana," kata Khoirul.
Dia menyebut, Jokowi sebelumnya punya keinginan mengajak Demokrat ke koalisi pemerintah tapi kerap diveto oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pertemuan antara AHY dan Jokowi di Yogyakarta beberapa waktu lalu tampaknya seperti semacam sinyal," kata dia.
Jokowi dan AHY memang sempat bersamuh di Yogyakarta, Minggu 28 Januari lalu. Keduanya tampak bersepeda bersama di Jalan Malioboro.
Selanjutnya, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga makan bersama Jokowi seusai bersepeda.
