Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera kembali menersangkakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edwar Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.
Desakan tersebut disampaikan menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menyatakan penetapan Eddy sebagai tersangka tidak sah.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, KPK masih memiliki kesempatan untuk kembali menjadikan Eddy sebagai tersangka, seperti yang terjadi pada mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terpidana korupsi e-KTP.
"Penerapan ini setidaknya pernah dilakukan oleh KPK dalam perkara yang menjerat Setya Novanto. Di mana pada saat itu setelah Hakim Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan mantan ketua DPR tersebut dan menggugurkan status tersangka, KPK menerbitkan sprindik baru untuk dapat menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka," kata Kurnia lewat keterangannya kepada Suara.com, Rabu (31/1/2024).
ICW merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam pasal tersebut dijelaskan, sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak menggugurkan tindak pidana, dan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka dengan sedikitnya dua alat bukti baru.
"Selain PERMA, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XV/2017 juga memungkinkan penegak hukum unuk menggunakan alat bukti yang pernah dipakai pada perkara sebelumnya dengan catatan alat bukti tersebut harus disempurnakan," ujar Kurnia.
Putusan Pengadilan
Dalam putusan Hakim tunggal Estiono mengabulkan praperadilan yang diajukan Eddy. Hakim menyebut, penetapannya sebagai tersangka tidak sah.
Baca Juga: Gugat Status Tersangka, Ini Perjalanan Kasus Eddy Hiariej hingga Menang Lawan KPK di Praperadilan
"Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon (KPK) tidak dapat diterima seluruhnya," ujar Hakim tunggal Estiono dalam putusannya, Selasa (30/1/2024).
