Infografis
Suara.com - Menpora Dito Ariotedjo menyebut kinerja para menteri di kabinet tidak akan terpengaruh terkait kabar mundurnya sejumlah menteri. Termasuk kekinian semakin santernya kabar Menkopolhukam Mahfud MD yang berencana mundur.
"Tidak (terganggu) sih karena kan ya mungkin itu beda ranah. Itu ranah politik Pilpres," kata Dito saat ditemui usai resepsi peringatan Harlah ke-101 NU di Kampus UNU Yogyakarta, Gamping, Sleman, Rabu (31/1/2024).
Menurutnya hingga saat ini komunikasi para menteri di dalam kabinet masih berjalan baik. Ia bahkan mengaku cukup sedih ketika terkadang realitas yang dirasakan tak seperti yang digaungkan di media sosial.
"Makanya sebagai anak muda kadang saya suka sedih ya apa yang realita, kenyataan situasinya berbeda dengan suka digaungkan di sosmed," tuturnya.
Baca Juga: Mundur dari Kabinet Jokowi Siang Ini, Mahfud MD Mau Bebas dari Dugaan Konflik Kepentingan?
Terkait informasi yang menyebut bahwa ada menteri yang sudah tak nyaman di dalam kabinet, Dito mengaku belum mengetahui tentang hal itu. Ia hanya menyampaikan masing-masing menteri sudah menyadari dan memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab.
"Kalau kami sebagai menterinya sudah ada tupoksinya dan tanggung jawabnya," ucapnya.
Politikus Golkar itu mengungkapkan dalam beberapa kali rapat terakhir di bulan Januari ini para menteri yang hadir masih kompak. Sehingga memang tidak ada kendala dalam koordinasi terkhusus mengenai program dari Kemenpora.
Sebelumnya diberitakan Mahfud MD dikabarkan bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam hari Rabu ini, (31/1/2024).
Kabar tersebut beredar di kalangan awak media melalui undangan peliputan pernyataan resmi Mahfud MD.
Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam Rabu Siang Ini
"Pengunduran Diri Secara Resmi Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Hari ini Pukul 14.00 WIB," demikian undangan tersebut.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat mengungkapkan situasi rapat Kabinet Indonesia Maju setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.
Hal itu disampaikan Hasto berdasarkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP.
“Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” tambah dia.
