Suara.com - Sejumlah kepala desa di Tulungagung berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi bersama terkait percepatan revisi Undang-undang Desa. rencananya mereka dan sejumlah kades dari daerah lain bakal menggelar aksi di depan Gedung DPR pada Rabu (31/1/2024).
Terkait itu, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno meminta para Kades yang berangkat ke Ibu Kota segera kembali begitu urusan selesai.
"Saya ingatkan, jika selesai seluruh kades harus kembali ke Tulungagung. Ada tugas dan tanggung jawab terkait pemerintahan dan administrasi desa yang harus dijalankan," kata Heru saat melepas bus pengangkut rombongan kades di halaman Pendopo Kongas Arum Kusunaning Bongso, Tulungagung, Selasa (30/1/2024).
Heru juga mengimbau agar selama kegiatan penyampaian aspirasi tersebut, para kades dari Tulungagung saling berkoordinasi.
"Harapan kami tentu semua kegiatan dikoordinasi dengan baik, tertib, syukur-syukur aspirasi yang mereka sampaikan didengar. Semoga (aspirasi) didengar dan ada tindak lanjutnya," katanya.
Sementara Koordinator Kades Kabupaten Tulungagung, Sopingi, mengatakan setidaknya ada 200 kades asal Tulungagung yang akan ikut menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI.
"Aksi akan dilakukan besok (Rabu, 31/1),” ujar Sopingi.
Baca Juga :
Sempat Ricuh, Massa Kepala Desa di Depan Gedung DPR Bubar usai Lempar Batu Puan Tak Keluar
Baca Juga: Kades di Pandeglang Ancam Hapus Bansos Jika Tak Pilih Caleg dan Partai Demokrat
Jebol Pagar DPR, Aksi Demo Kepala Desa Berlangsung Ricuh
Jokowi Makin Lengket Sama Prabowo dan Ketum Parpol Pendukung, Anies Singgung Orba hingga Etika
Di Jakarta, mereka akan menginap semalam dan bergabung dengan kades dari seluruh Indonesia.
Tuntutan yang akan disampaikan terkait UU Desa. Mereka meminta kejelasan dan keberlanjutan masa jabatan kades yang semula enam tahun menjadi sembilan tahun.
Selain itu, penyampaian lain terkait jumlah tambahan anggaran dana desa.
"Ada dua penyampaian aspirasi yang besok akan disampaikan,” katanya.
Sopingi melanjutkan, sesuai arahan dari Heru Suseno, kades asal Tulungagung akan langsung kembali setelah melakukan aksi.
"Sebab ada pemerintahan desa dan administrasi desa yang harus dijalankan oleh para kades," katanya. (Antara)