Infografis
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) yang juga kader PDIP Tri Rismaharini disebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah tak lagi nyaman mengikuti rapat kabinet Jokowi.
Hasto mengatakan bahwa Risma sendiri yang menceritakan kepada dirinya ada ketidaknyamanan saat mengikuti rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo.
"Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Baca Juga:
- Selvi Ananda dan Gibran Makan Sepiring Berdua: Duduknya Mantu Jokowi Anggun Banget
- Viral SBY Makan Mie Instan, Auranya Curi Perhatian: Ditinggal Ibu Ani, Seperti Tak Semangat
- Gibran Belum Move On Kirab Kebangsaan di Semarang, Publik: Jateng Tetap Banteng
- Alam Ganjar Jadi Sorotan Publik Saat Makan Pekmpek di Pasar Tradisional: Keluarganya Aktif Semua Ya Bun...
Akan tetapi kata Hasto, demi tugas untuk rakyat, Mensos Risma tetap harus bekerja dan fokus mengurus rakyat. Hal itu kata Hasto membutuhkan keteguhan dan prinsip, seperti yang dilakukan Mensos Risma.
Bu Risma begitu sapaan akrabnya dilantik menjadi Mensos oleh Preiden Joko Widodo pada 23 Desember 2020. Risma menggantikan posisi Julian Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bantuan Covid-19.
Sebelum menjadi Mensos, Risma ialah wanita pertama yang menjadi Wali Kota Surabaya. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi.
Ia juga merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.
Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga 2010.
Baca Juga: Ungkit Arahan Presiden ke Polri hingga ASN, Anies Minta Jokowi Konsisten Netral di Pemilu
Sebelumnnya, Risma juga pernah menjabat Kepala Bagian Bina Pembangunan pada 2002 yang berhasil memodernisasi sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Surabaya dari sistem manual menjadi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat itu lebih dikenal dengan istilah e-Procurement.
