Infografis
Suara.com - Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani (KPKBM), Muhammad Furqon, mengaku hingga kini dirinya tidak pernah lagi menerima surat pemanggilan dari pihak kepolisian.
Sebelumnya Furqon dipolisikan akibat menerobos masuk pekarangan dan menempati hunian Kampung Susun Bayam tanpa izin dari Jakpro selaku pengelola.
“Pelaporan yang kemarin sudah kita hadiri, dan di-BAP sebagainya. Jadi kami sekarang sudah mulai batasin dan kami akan melawan. Tidak ada lagi surat panggilan (pihak kepolisian) yang kami terima,” katanya, lewat sambungan telepon saat dihubungi Suara.com, Senin (29/1/2024).
Furqon menganggap dirinya dan para warga Kampung Susun Bayam (KSB) memiliki hak menempati hunian yang telah dibangun oleh Jakpro di samping Jakarta International Stadium (JIS).
Mereka menganggap warga KSB telah ditata oleh Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan.
“Kami warga yang sudah ditata Gubernur sebelumya, artinya sudah diputuskan penetapannya oleh Gubernur. Itu hak kami,” katanya.
Ia juga sangat menyayangkan hingga saat ini pihak PJ Gubernur Heru Budi dan Jakpro tidak mau melalukan audiensi kepada warga KSB.
“Artinya penataan kampung kumuh ini dan petani kumuh ini sudah ditata oleh Gubernur sebelumnya. Ini kan hak kami kenapa gak diberikan? Ada apa?,” ucap Furqon.
“Kalau cerita tentang PJ Gubernur atau Jakpro harusnya jangan ngomong sebelah pihak, dialog dengan warga sehingga keutuhannya paham,” tambahnya.
Baca Juga: Polemik Kampung Susun Bayam, Gerindra Sarankan Eks Gubernur DKI Ini Dilibatkan
Dipolisikan Jakpro
