Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini menyusul pernyataan Benjamin yang menentang pembentukan negara Palestina.
“Harus tegas ini disampaikan dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution—solusi dua negara,” kata Jokowi dalam keterangan persnya yang dipantau secara daring, Jumat (26/1/2024).
Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Jalur Gaza, yang menelan korban jiwa dan menyebabkan puluhan orang terluka.
"Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," tutur dia.
Baca Juga: Para Menteri Jokowi Mau Mundur, Luhut: Silakan! Ditawarin Nggak Mundur-mundur
Lebih lanjut, Kepala Negara juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS, untuk membahas isu Gaza.
Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.
"Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu (Retno) untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Jokowi.
Pemerintah Indonesia kata Jokowi, menolak masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia.
"Sekali lagi saya tegaskan kembali; pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel," ujar Jokowi.
Baca Juga: Ditanya Soal Sri Mulyani Mundur, Luhut: Nggak Ada!
Pernyataan PM Netanyahu
Sebelumnya pada Minggu (21/1), PM Netanyahu merilis sebuah pernyataan video yang menekankan bahwa dirinya menolak seruan Amerika—yang adalah sekutu dekat Israel—untuk membuat skenario pascaperang, yang mencakup jalan menuju pembentukan negara Palestina.
Netanyahu beralasan, dia ingin memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
“Saya mendesak—mencegah pembentukan negara Palestina, yang akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi Israel. Selama saya menjabat perdana menteri, saya akan terus mempertahankan desakan itu,” ujar Netanyahu.
Sikap Netanyahu itu dikecam oleh banyak pihak, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
“Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, adalah hal yang tidak dapat diterima,” kata Guterres melalui X.
“Hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua orang,” ujar dia, menambahkan.