Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan sudah ada pembahasan di level pimpinan partai politik koalisi terkait rencana mundurnya Mahfud MD dari kursi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.
"Kalau (soal rencana) Prof Mahfud sebenarnya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar, partai politik pengusung, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura," kata Hasto ditemui awak media di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024) malam.
Disampaikan Hasto, sebenarnya sejak awal Mahfud ingin untuk memberikan keteladanan bagi semua. Terlebih dengan harapan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam konteks ini, kata Hasto, dimana Mahfud mampu untuk membedakan urusan kampanye dan tugas negara. Termasuk tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye.
"Tetapi kemudian kita lihat keteladanan yang mau diwujudkan itu ternyata tidak berhasil dilakukan karena justru berbagai pihak malah menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya netral," terangnya.
Ia menyebut bahwa sebenarnya pembahasan terkait mundurnya Mahfud dari kabinet Jokowi itu sudah dibahas cukup lama. Sinyal rencana mundur itu pun bahkan, dituturkan Hasto, sudah dimunculkan Mahfud saat debat keempat Pilpres kemarin.
Kendati demikian pihaknya termasuk Mahfud diakui masih akan memperhitungkan sejumlah faktor ke depan. Salah satunya terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden-menteri boleh memihak dan berkampanye.
"Sudah, sudah dibahas lama. Hanya ya kan kita lihat kan, misalnya momentum tadi pagi dari pernyataan Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lain. Intinya Prof Mahfud betul-betul ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat," tuturnya.
Dalam kesempatan ini Hasto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan.
Baca Juga: Rekam Jejak Dukungan Politik Abdee Slank: Dulu Dukung Jokowi, Sekarang Junjung Ganjar Pranowo
"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh bapak Presiden Jokowi, idealnya beliau masih bisa mengawal agar pemilu ini benar-benar jurdil tetapi ternyata berbagai bentuk intimidasi justru terjadi di depan mata," tandasnya.
