Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto merasa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu adalah sebuah kekeliruan.
Menurutnya, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan harus bersikap netral, serupa dengan pegawai pemerintahan dan aparat penegak hukum.
Baca Juga: Video Jokowi Jalan Kaki Gegara Ban Bocor Ternyata Hoaks, Begini Kata Pihak Istana
"Saya kira kita harus katakan itu sangat miss leading yang luar biasa. Sekali lagi kita semua sepakat bahwa penyelenggara negara itu harus netral," kata Sugeng di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2024) malam.
"Aparatur negara atau ASN juga netral, presiden harus netral, gubernur harus netral bahkan kepala desa harus netral," lanjutnya.
Sugeng lalu mempertanyakan komitmen Jokowi mengenai presiden atau menteri boleh berkampanye tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara.
Ia merasa heran, untuk mengukur atau menghitung sejauh mana presiden dan menteri memakai fasilitas negara sewaktu berkampanye.
Baca Juga: Gibran Diremehkan, Gus Kautsar Cerita Dulu Jokowi Alami Hal Sama: Kurus, Mesam Mesem
"Lantas kalau dikatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitas negara? Atau sebaliknya atau dibalik, bahwa hari hari ini presiden melakukan kunjungan ke Jawa Tengah akhir-akhir ini. Itu luar biasa selayaknya kampanye," ucap Sugeng.
Meski begitu, Sugeng sendiri tetap berharap presiden mau bersikap netral dan menjalankan etika moral dalam politik.
Ucapan Jokowi
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
