Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek, menegaskah, jika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi harus mengambil cuti bila ingin berkampanye di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Awiek menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut jika presiden boleh berkampanye dan memihak di Pemilu.
Baca Juga: Jokowi Bilang Presiden hingga Menteri Boleh Berpihak, Pengamat: Kan Problemnya Abuse of Power
"Ya kalau mengacu ke UU kan memang presiden boleh ikut kampanye asalkan cuti tidak menggunakan fasilitas negara," kata Awiek kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
"Ya sebagai pribadi, ya Jokowi memang bapaknya Gibran. Gimana, orang tua ya. Tapi jangan menggunakan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik," sambungnya.
Ia mengatakan, memang ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu itu kan diatur bahwa presiden, menteri, itu kan boleh berkampanye, bahkan maju cawapres pun boleh, tidak perlu mundur dari jabatannya.
"Tapi memang yang perlu dihindari adalah konflik kepentingan menggunakan instrumen institusi kepresidenan. Itu yang harus dihindari," ungkapnya.
Baca Juga: Gibran Jadi Cawapres, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pakar UNS: Etika Nggak Pas!
Secara personal, Jokowi sebagai ayahnya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pasti memberikan dukungannya. Namun, sebagai seorang Presiden, Awiek menilai Jokowi tak boleh memihak.
"Tetapi sebagai presiden itu tidak boleh memihak, tetapi sebagai pribadi dia kan punya hak. Dan agar tidak tercampur dengan konflik kepentingan, maka di UU pemilu diatur bahwa presiden kalau kampanye itu harus cuti. Karena dia bapaknya Gibran," ujarnya.
"Tapi kita tetap menghormati pilihan politiknya. Orang punya pilihan politik. Kita kan tetap pada fokus pak Ganjar sebagai orang yang replika kepemimpinan dari Jokowi. Meskipun beliau bukan anak biologis dari Jokowi, tapi penerus yang paling pas yang paling punya kemiripan yaitu pak Ganjar, bukan Pak Prabowo," sambungnya.
Pernyataan Jokowi
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
Sementara itu, ditanya apakah seorang Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.
"Itu yang mau saya tanya," jawab Jokowi.
