Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak pada kontestasi Pemilu 2024, dengan pengecualian tidak menggunakan fasilitas negara
Pangi menilai, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan menurutnya sudah terjadi.
"Cuma kan problemnya abuse of power ini menempel ke pejabat kita. Baik menteri ataupun pejabat-pejabat terkait. Sehingga potensi abuse of power itu, penyalahgunaan kekuasaan (lewat) fasilitas negara, kepentingan elektoral itu terang benderang terjadi," kata Pangi saat dihubungi Suara.com, Rabu (24/1/2024).
Dia kemudian menganalogikan antara menteri bekerja untuk negara, dengan bekerja untuk kepentingan politiknya sudah sangat sulit dibedakan.
"Ya, sorry to say, come on. Bagaimana cara membedakannya, bahwa tidak menggunakan fasilitas negara," tegasnya.
Kemudian ia mencontohkan adanya sejumlah menteri yang bergabung menjadi tim pemenangan, termasuk menteri yang mecalonkan diri sebagai capres atau capres, menurutnya sudah tidak fokus bekerja untuk negara.
"Faktanya menteri-menterinya seperti, sekarang Erick Thohir, Bahlil, termasuk kepala daerah seperti Gibran, seperti Khofifah itu kan sudah tergelincir ke abuse of power," ujarnya.
"Termasuk Menkopolhukam (Mahfud MD), kemudian Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, itu kan sudah kehilangan fokus. Konsentrasinya sudah enggak ada mengurus kementerian, sudah fokus mengurus kepentingan elektoral masing-masing," sambungnya.
Pernyataaan Jokowi
Baca Juga: Dulu Jokowi Dianggap Mirip Umar bin Khattab, Gibran Kini Diibaratkan Sayyidina Ali
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
