Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi gugatan praperadilan kedua yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dan dua anak buahnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pada gugatan itu, Eddy mempersoalkan kolektif kolegial pimpinan KPK dalam penetapan mereka sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Kolektif kolegial itu berkaitan dengan dengan jumlah pimpinan yang sisa hanya empat orang, usai Filri Bahuri menjadi tersangka kasus korupsi di Polda Metro Jaya.
"Karena pada saat ini mereka mengacu pada sprindik itu (penetapan tersangka yang diputuskan empat pimpinan KPK) dipermasalahkan pada saat Pak Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Sehingga kemungkinan keterkaitan itu dipandang hanya empat orang, sehingga tidak memenuhi kolektif kolegial itu permohonan dari pemohon," kata Kabag Litigasi dan Perlindungan Saksi Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Murwanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2024).
Ditegaskan Iskandar, meski pimpinan KPK hanya tersisa empat orang, penetapan Eddy dan dua anak buahnya sebagai tersangka tetap sah.
"Walaupun empat orang itu tetap kolektif kolegial, akhirnya yang terpenting bahwa itu disetujui dari secara forum. Jawaban kami-kami terhadap pemohon, forum itu artinya lebih dari tiga orang. Sehingga kemudian tiga atau empat orang itu masih kolektif kolegial, tidak harus lima, umpamanya begitu kalau dari sisi pemohon," jelasnya.
Oleh karenanya KPK akan membawa ahli pada persidangan untuk membuktikan penetapan tersangka oleh pimpinan empat KPK tetap sah di mata hukum.
"Sehingga itu tidak harus dipaksakan lima, karena kalau dipaksakan lima tentu akan sangat bertentangan dengan upaya cepat dalam mengambil keputusan di KPK. Hal yang sebelumnya diangkatnya pengganti Pak Firli nanti dianggap tidak sah, nanti KPK berhenti dong, enggak bisa gerak. Tentunya nanti itu akan kami buktikan dengan keterangan ahli dan sebagainya yang sudah kami ajukan," terangnya.
Oleh karena itu pada persidangan, Biro Hukum KPK meminta agar Hakim yang menyidangkan praperadilan Eddy dan dua anak buah agar ditolak.
"Permohonan pemohon sudah seharusnya ditolak. Tidak beralasan menurut hukum. Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini tidak benar dan keliru," kata Biro Hukum KPK.
Baca Juga: KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Di Kasus Eks Bupati Kukar
Praperadilan Kedua
