Infografis
Suara.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara perihal pernyataan dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat yang jadi backing tambang ilegal.
Jenderal Maruli bertanya balik kepada Mahfud, siapa aparat yang dimaksud, apakah aparat militer atau aparat sipil.
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/1).
Baca Juga:
- Raffi Ahmad Puji Gibran, Nagita Slavina Melongo Tatap Suami Selvi Ananda
- Gibran Diyakini Tak Asal Pilih, Jaket Naruto Ternyata Mengandung Pesan Dalam
- Peluk Erat Anies ke Muhaimin Usai Debat Ternyata Bertepatan dengan Hari Spesial Ini
Ditegaskan oleh Maruli Simanjuntak, pernyataan dari Mahfud MD itu soal aparat belum lengkap.
“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.
Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.
“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.
“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.
Baca Juga: Alam Ganjar dan Ismail Baswedan Auto Akrab di Debat Pilpres, Dipuji Mirip Kakak Adik
Lebih lanjut Maruli menjelaskan bahwa pihkanya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.
