Dengan program ini diharap dapat menghasilkan lumbung pangan merata, sehingga beberapa wilayah yang direncanakan seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Namun, di sisi lain program food estate ini menuai beragam kontroversi sejak awal dilaksanakan oleh pemerintah era Jokowi.
Salah satu dampak yang banyak dibahas adalah terkait kerusakan lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menuturkan jika program food estate hanya berimbas pada penebangan hutan.
Selain itu, penugasan Menhan Prabowo Subianto untuk menjalankan program food estate juga menimbulkan kontroversi karena banyak yang menyebut jika itu bukan tugas Menteri Pertahanan.
Bahkan, Prabowo Subianto juga mengerahkan para prajurit TNI untuk melakukan penanaman singkong di sejumlah Provinsi di Indonesia.
Kemudian terjadi penolakan food estate oleh masyarakat adat Papua karena sebelumnya ketika era SBY masyarakat adat kehilangan hak ulayat saat tanahnya dikonversi menjadi lahan MIFEE.
Kontributor : Damayanti Kahyangan