Infografis
Suara.com - Gelaran debat Pilpres keempat yang diikuti oleh tiga cawapres resmi berakhir di Senayan, Jakarta pada Minggu (21/4/2024). Dalam gelaran tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik. Salah satunya saat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik habis-habisan program food estate.
Cak Imin tampak menyerang cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait program food estate yang mangkrak. Diketahui food estate sendiri merupakan program Presiden Joko Widodo.
Bagi Cak Imin, food estate merupakan program yang mengabaikan peran petani dan dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Sehingga, Cak Imin menganggap program tersebut perlu dihentikan.
Menepis tuduhan tersebut, Gibran membalas jika tidak semuanya program food estate itu gagal, ada sebagian yang berhasil. Menurutnya, di Gunung Mas Kalimantan Tengah (Kalteng), program tersebut telah membuahkan hasil panen untuk komoditas jagung dan singkong.
Baca Juga: Kata Istana: Perlu Evaluasi Program Food Estate
Sejak program food estate dibahas oleh Cak Imin, warganet mencari tahu apa itu program food estate sebenarnya dan apa saja kontroversinya.
Apa Itu Food Estate?
Food estate adalah program yang mengusung konsep kemandirian pangan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Dalam konsep tersebut, pengembangan pangan terintegrasi dengan perkebunan, pertanian, dan peternakan di sebuah kawasan.
Adapun tujuan dari food estate adalah untuk menjamin ketersediaan, akses, serta konsumsi pangan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Baca Juga: Puji Cak Imin dan Mahfud MD, Dokter Tifa Bedah Adab Gibran: Anak Ini Menghina Dirinya Sendiri
Selain itu, food estate dimaksudkan untuk maksimalisasi produksi dalam negeri, meliputi padi, jagung, cabai, kedelai, bawang merah, gula, dan lain sebagainya.
Dengan program ini diharap dapat menghasilkan lumbung pangan merata, sehingga beberapa wilayah yang direncanakan seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Namun, di sisi lain program food estate ini menuai beragam kontroversi sejak awal dilaksanakan oleh pemerintah era Jokowi.
Salah satu dampak yang banyak dibahas adalah terkait kerusakan lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menuturkan jika program food estate hanya berimbas pada penebangan hutan.
Selain itu, penugasan Menhan Prabowo Subianto untuk menjalankan program food estate juga menimbulkan kontroversi karena banyak yang menyebut jika itu bukan tugas Menteri Pertahanan.
Bahkan, Prabowo Subianto juga mengerahkan para prajurit TNI untuk melakukan penanaman singkong di sejumlah Provinsi di Indonesia.
Kemudian terjadi penolakan food estate oleh masyarakat adat Papua karena sebelumnya ketika era SBY masyarakat adat kehilangan hak ulayat saat tanahnya dikonversi menjadi lahan MIFEE.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
