Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia akan berangkatkan 241 ribu jemaah haji pada tahun ini atau naik sekira 20 ribu orang dari jumlah normal 221 ribu orang yang telah disetujui Raja Arab Saudi.
Perjanjian tersebut tertuang dalam kesepakatan perhajian (Ta'limatul Hajj) untuk musim haji 1445 H/2024 M.
Kesepakatan tersebut telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.
"Kita menyepakati beberapa hal dengan pihak Arab Saudi. Salah satunya, jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241 ribu orang," ungkap Menag Yaqut di Jeddah, Senin (8/1/2024).
Dalam siaran pers yang diterima Suara.com, kuota tersebut menjadi rekor baru pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia.
"Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia," tutur Menag.
Sebagai perbandingan, pada Tahun 2019, Indonesia mendapatkan kuota 231 ribu jemaah. Namun jumlah itu berkurang menjadi 100.051 pada tahun 2022 kaarena Pandemi Covid-19.
Sementara pada penyelenggaraan haji 2023, Indonesia mendapat kuota 229 ribu.
Menurut Menag, selain bertambahnya jumlah kuota ada beberapa peningkatan layanan perhajian yang disepakati dalam
Baca Juga: Begini Adab Titip Doa ke Jamaah Haji, Apa yang Harus Diperhatikan?
![Penandatanganan kesepakatan haji atau Ta'limatul Hajj dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah. [Dok. Kemenag]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/12/98312-penandatanganan-kesepakatan-haji-atau-talimatul-hajj.jpg)
"Alhamdulillah beberapa permintaan kita untuk pelayanan haji yang lebih baik, telah disanggupi oleh Pemerintah Arab Saudi," katanya.
"Misalnya tentang penempatan jemaah di Mina. Kita bisa menentukan posisi tenda jemaah yang lebih dekat dengan jamarat, selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat," tutur Gus Men.
Kebebasan Memilih Syarikah
Masih terkait peningkatan layanan, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memilih penyedia layanan (syarikah) saat puncak haji.
"Tidak harus syarikah ini atau syarikah itu, Indonesia diberikan kebebasan memilih. Ini membuka peluang untuk memilihkan penyedia layanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia," kata Gus Men.
"Ini inovasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
"Kami sangat berbahagia dan merasa tersanjung dapat menjadi pelayan jemaah haji dari seluruh dunia, terutama jemaah haji Indonesia. Kami juga selalu terbuka untuk berdiskusi demi perbaikan-perbaikan layanan bagi para dhuyufurrahman," ujar Tawfiq.
Dalam penandatanganan tersebut, turut hadir Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta para pejabat Kementerian Agama.
Selain penandatanganan Ta'limatul Hajj, Menag juga dijadwalkan akan menghadiri Muktamar Perhajian serta melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.
