Kronologi Munculnya Ide Pemakzulan Jokowi, Ini Respons Gibran hingga Puan

Ruth Meliana Suara.Com
Jum'at, 12 Januari 2024 | 10:21 WIB
Kronologi Munculnya Ide Pemakzulan Jokowi, Ini Respons Gibran hingga Puan
Ilustrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). [Suara.com/Ema]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan ide pemakzulan Joko Widodo atau Jokowi. Ia diminta mundur sebagai presiden usai dianggap terlalu ikut campur dalam Pilpres 2024. Salah satunya, turut berkomentar soal debat capres.

Setelah debat ketiga capres digelar, orang nomor satu di RI itu ikut angkat bicara. Ia meminta agar tiap pasangan calon (paslon) tidak menyerang secara personal. Lantas, seperti apa kronologi munculnya ide pemakzulan Jokowi?

Kronologi Ide Pemakzuan Jokowi Muncul

Awalnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD.  Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, ia dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo dan Gibran.

"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi," ungkap Mahfud kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Mahfud mengatakan sebanyak 22 tokoh dari Petisi 100 tersebut datang ke kantornya. Adapun beberapa di antaranya, yakni Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto, Faizal Asegaf, Marwan Batubara, dan Rahma Sarita.

Respon Mahfud MD

Terkait ide pemakzulan Jokowi itu, Mahfud pun mengungkapkan responnya. Ia mengatakan bahwa Kemenko Polhukam tak memiliki wewenang. Usulan ini seharusnya disampaikan ke parpol atau DPR RI.

Baca Juga: Relawan Bejo Deklarasi Dukung Pemenangan Prabowo-Gibran Satu Putaran

"Itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam. Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke parpol dan DPR," kata Mahfud.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI