Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menentang pernyataan calon presiden atau capres nomor urut satu, Anies Baswedan yang meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menerbitkan izin warga tinggal Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara.
Menurut Gilbert, polemik yang terjadi di KSB merupakan warisan Anies ketika masih menjadi Gubernur DKI. Anies seharusnya bisa menyusun rencana matang hingga tak muncul masalah tarif yang tak disanggupi warga.
"Permasalahan warga itu warisan dari Bung Anies yang hingga sekarang belum tuntas," ujar Gilbert saat dihubungi, Kamis (11/1/2024).
Warga kini akhirnya malah jadi terlantar lantaran penentuan tarif tak berujung kesepakatan.

Meskipun sudah menerima ganti rugi, Anies saat menjabat sudah berjanji akan menjadikan KSB sebagai hunian warga eks Kampung Bayam.
"Masalah warga yang sudah terima uang tapi tetap tidak mau pindah, dan berbagai persoalan lainnya bikin ini jadi berkepanjangan," ucapnya.
"Rumah susun tentu ada aturan, bagaimana aturan yang mereka buat tentu sudah dipertimbangkan pemprov DKI sejak era Bung Anies," jelasnya menambahkan.
Terlebih lagi, masalah Kampung Bayam ini merupakan imbas dari pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang merupakan kebanggaan Anies.
"Seharusnya itu selesai di era dia, apalagi digembar-gemborkan sebagai mahakarya," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Paparkan Program Satu Perekonomian Saat Dialog Capres Bersama Kadin
![Aktivitas warga di tenda darurat yang didirikan di pintu masuk Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Jumat (24/2/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/02/24/16876-warga-kampung-bayam-jis.jpg)
Sebelumnya, capres nomor urut 1, sekaligus eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritisi kondisi Kampung Susun Bayam (KSB) saat ini. Ia menyesalkan warga yang tak kunjung diberikan izin tinggal di tempat tersebut setelah dirinya lengser dari kursi DKI-1.