Infografis
Suara.com - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, pada Kamis (11/1/2024). Dalam pertemuan itu hadir, istri dan anak Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Shinta Nuriyah dan Alissa Wahid.
Selain mereka berdua, hadir pula dua mantan Menteri Agama RI, M Quraish Shihab dan Lukman Hakim, mantan Duta Besar RI untuk PBB, Makarim Wibisono, Wakil Ketua Umum PBNU, KHm Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Pendeta Gomar Gultom, Karlina Rohima Supelli serta Ign Kardinal Suharyo.
Dalam pertemuan itu, GNB berpesan kepada Ma'ruf agar pemerintah berlaku adil.
"Kekuasan eksekutif diamanatkan dan diwajibkan berlaku adil dan menjadikan kemaslahatan publik sebagai kebajikan tertinggi. Begitu pula untuk para pemimpin pada cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif," jelas GNB dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1/2024).
Baca Juga: Cak Imin Ucapkan Selamat HUT PDIP ke-51, Balasan Ganjar: Kapan Ngopi Lagi?
Selain itu, GNB meminta agar Pemilu 2024 dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.
"Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai Ketuhanan sekaligus sebagai sarana membentuk pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama," kata mereka.
GNB juga berpesan agar masa transisi ini dijadikan momentum untuk meraih kepercayaan publik serta melahirkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan.
"Momen ini seyogyanya pula menjadi sarana melahirkan gagasan dan langkah-langkah strategis berdampak jangka panjang bagi kehidupan bangsa seperti pengentasan kemiskinan, mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, pendistribusian kesejahteraan dan sumberdaya secara adil, serta penghormatan hak dan martabat dasar manusia," kata GNB.
Lebih lanjut, GNB mendorong Pemilu 2024 dijadikan momentum untuk mewujudkan perdamaian di Papua.
Baca Juga: Mahfud MD Koar-koar Jokowi Mau Dimakzulkan, Ini Reaksi Cak Imin
Menurut GNB, konflik-konflik di Papua harus diselesaikan dengan cara yang damai.
"Para tokoh bangsa meminta pemerintah dan para pihak yang berkonflik di Papua melanjutkan proses penjajakan damai yang harus difasilitasi penengah terpercaya dan imparsial, termasuk oleh tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama, dan adat Papua," imbuhnya.
