Infografis
Suara.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi dana masuk dari luar negeri ke daftar calon tetap (DCT) atau caleg dan bendara partai politik. Temuan itu berdasarkan pengamatan PPATK selama 2023.
Pada caleg, PPATK merujuk pada laporan transaksi masuk dan keluar dari luar negeri atau International Fund Transfer Instruction Report (IFTI) terhadap 100 caleg. Angkanya mencapai Rp 7.740.011.302.238 atau Rp 7,7 triliun.
"Jadi kami menerima laporan internasionl IFTI terhadap 100 orang DCT yang datanya sudah kami dapatkan itu, ada penerimaan senilai Rp 7.740.011.302.238 (Rp 7,7 triliun)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
"Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu. Ada juga yang mengirim ke luar. Ada juga 100 DCT, ini 100 bisa beda-beda, ya," katanya.
Baca Juga: PPATK Temukan Transaksi Caleg Mencurigakan, Ada yang Sekali Setor di Atas Rp 500 Juta!
Informasi yang mereka temukan, dana yang masuk dari luar negeri digunakan untuk sejumlah keperluan, termasuk kampanye dan pembelian barang.
Transakasi Rp 592 Miliar
"Dan ada laporan transaksi pembelian barang, yang ini secara tidak langsung kita ketahui, ada terkait dengam upaya kampanye dan segala macam, itu ada 100 DCT yang melalukan transaksi pembelian barang senilai Rp 592 miliar sekian," kata Ivan.
Kemudian, PPATK juga menemukan transaksi masuk dari luar negeri ke bendahara partai politik atau parpol yang tersebar di wilayah Indonesia.
Ivan menegaskan, penerimaan itu bukan ke bendahara umum partai politik.
Baca Juga: Sepanjang 2023, PPATK Temukan 100 Transaksi Korupsi Bernilai Rp 2,29 Triliun
"Ini bendahara di wilayah-wilayah segala macam-macam dari 21 partai politik," jekasnya.
Transaksi itu disebutnya mengalami peningkatan pada Tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi," katanya
Selain frekuensi transaksi yang meningkat, nilai juga mengalami peningkatan.
"Di 2022 penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar, di 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar," ujar Ivan.
