Infografis
Suara.com - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pernyataan itu ia katakan saat acara Debat Capres ketiga pada Minggu (7/1/2024) malam.
Berikut pernyataan Ganjar dalam debat capres tersebut:
"Pertahanan rakyat semesta musti kita dorong kita lapisi dengan pertahanan yang betul betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan nusantara sebagai sebuah satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru dan ini bagian dari antisipasi terhadap pertarungan global antara amerika serikat dan tiongkok," ujar Ganjar.
"Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonik, senjata cyber sensor kuantum dan sistem senjata otonom dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu 1 sampai 2 persen dari PDB sehingga ya kita bisa tercapai," sambungnya.
Berikut penelusuran tim Cek Fakta Suara.com:
Dalam sebuah artikel yang berjudul "Ini Perbandingan Anggaran Pertahanan Era SBY dan Jokowi" yang dimuat situs databoks.katadata.co.id, pada 4 Januari 2024 menyebutkan, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp 139,1 triliun.
Nilainya berkurang sekitar Rp 5,6 triliun atau turun 3,9 persen dibanding outlook realisasi anggaran 2023.
Pada periode pertama Jokowi (2015-2019), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional mencapai rentang Rp 98 triliun—Rp 117 triliun per tahun.
Kemudian pada periode kedua Jokowi (2020-2024) angkanya naik ke kisaran Rp 125 triliun—Rp 150 triliun per tahun.
Baca Juga: CEK FAKTA: Anies Klaim SBY Lebih Sering Naikkan Gaji PNS Dibanding Jokowi, Benarkah?
Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1 persen.
