Selain itu, Ganjar-Mahfud juga menyiapkan anggaran digitalisasi pemerintahan sebesar Rp14 triliun per tahun atau Rp 70 triliun dalam lima tahun. Sedangkan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan disiapkan sebesar Rp1,2 triliun atau Rp 6 triliun dalam lima tahun.
Dengan dukungan anggaran yang kuat, Ganjar-Mahfud optimistis akan lahir birokrasi pro rakyat, yang gesit dan bersih.