Infografis
Suara.com - Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Taiwan mengutuk perusahaan jasa penyalur tenaga kerja swasta yang kerap kali menyengsarakan tenaga kerja.
Tidak sedikit PMI yang hidupnya terkatung-katung, mendapat kekerasan seksual hingga fisik, bahkan sampai meninggal dunia.
Kejahatan-kejahatan yang diterima para pekerja migran ini lantaran ulah para agensi-agensi penyalur tenaga kerja yang tak bertanggungjawab atas penempatan kerja dan pemenuhan hak pekerja.
Perwakilan PMI Taiwan, Ismail Fitri mengungkapkan, para pekerja asal Indonesia yang kini berada di negara Taiwan dihadapkan pada situasi yang sulit imbas perlakuan agensi penyalur tenaga kerja wasta.
Baca Juga: Tuntutan dan Ekspektasi: Apa yang Kini Dirasakan oleh Para Fresh Graduate
"Kami sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari agensi swasta. Mereka dengan sengaja mempersulit dokumen apabila PMI ingin lepas dari agensi," ungkap Ismail melalui keterangan resminya, Rabu (27/12/2023).
Ismail mengaku, PMI dipaksa mengikuti aturan main yang dibuat sepihak oleh agensi yang bahkan sering merugikan PMI ketika para tenaga kerja sudah berada di negara Taiwan.
"Selalu mengancam PMI akan dipulangkan ke Indonesia, jikalau mereka tidak mau menuruti peraturan yang dibuat sendiri oleh agensi," ujar Ismail.
PMI bahkan kerap menjadi korban agensi yang tak bertanggungjawab sehingga mereka hidup terkatung-katung tanpa pekerjaan dengan alasan like or dislike
"Kalau agensinya tidak suka dengan PMI tersebut, mereka sengaja menjelekkan PMI ke agensi baru, hingga PMI tidak diterima oleh majikan baru," sebutnya.
Baca Juga: Pekerjaan Eka Anugrah, Bidan Sumbang 100 Mobil untuk Timnas AMIN
Agensi penyalur tenaga kerja swasta yang sewenang-wenang ini berdampak pada kondisi pemangkasan hak pekerja bahkan sampai hilang nyawa di Taiwan.
"Masalah yang PMI hadapi termasuk meninggal, sakit, klaim asuransi, pekerjaan tidak sama dengan perjanjian kerja, didiskriminasi oleh majikan, dieksploitasi oleh agensi swasta dan lain-lain," kata Ismail.
Padahal, data Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) mencatat saat ini jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Taiwan mencapai 728 ribu dan sepertiganya adalah para pekerja asal Indonesia.
Meski jadi penyumbang tenaga kerja cukup dominan, ratusan PMI di Taiwan belum mendapat kenyamanan dalam bekerja. Mereka berada dalam bayang-bayang ancaman agensi dan majikan yang kerap memperlakukannya sewenang-wenang.
Ancaman demi ancaman yang Dilontarkan agensi swasta ini memaksa ratusan PMI turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa dengan melayangkan tuntutan dengan mendesak pemerintah Taiwan untuk menyikapi masalah terkait hak-hak dasar yang seharusnya layak PMI dapatkan di Teipei pada 13 November 2023 lalu.
"Meskipun tuntutan PMI disampaikan, tapi kondisinya belum diperbaiki. Sebenarnya pemerintah Taiwan sebelumnya telah berkomitmen untuk melindungi hak TKA. Tapi sampai saat ini konflik antara agensi dan TKA makin tajam, salah satunya PMI," paparnya.
Aksi unjuk rasa itu nyatanya belum cukup membuahkan hasil, sehingga para PMI kembali menggelar aksi demonstrasi dengan eskalasi lebih besar yakni melibatkan para pekerja migran dari berbagai negara untuk menuntut tuntutan yang sama.
Pada tanggal 10 Desember 2023, ratusan PMA di Taiwan turun ke jalan untuk kembali mendesak pemerintah Taiwan mengambil tanggung jawab terhadap masalah perekrutan lintas negara dan menghapus sistem agensi swasta.
"Sejumlah PMA yang dari Indonesia dan Filipina melaksanakan unjuk rasa di sekitar gedung Pusat Direct Hiring Kementerian Ketenagakerjaan di Taipei agar menuntut pemerintah Taiwan dapat menggantikan sistem agensi swasta dengan sistem G to G," tutupnya.
