Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia.
Permintaan itu menyusul terjadinya kebakaran di smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Mulyanto sekaligus meminta pemerintah melakukan audit semua smelter. Ia menilai audit secara ketat perlu dilakukan lantaran kerap terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.
Ia menekankan audit harus dilakukan pemerintah secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.
Baca Juga: Tungku Smelter di Morowali Meledak, Puluhan Pekerja Meninggal Dunia
"Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).
Menurut Mulyanto, sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China juga diimpor dari China.
"Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur," katanya.
Menurut Mulyanto Indonesia sudah sepatutnya harus mengetahui kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter.
"Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," kata Mulyanto.
Baca Juga: Profil PT ITSS Bergerak di Bidang Apa? Smelter di Worowali Meledak hingga Tewaskan Belasan Orang
Sementara itu terkait kecelakaan kerja yang terjadi, Mulyanto sangat prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi kecelakaan kerja di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.
"Ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia. Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti kasus ini. Kita perlu tahu apa penyebab dari ledakan smelter tersebut, apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain. Pemerintah bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini," tutur Mulyanto.
Mulyanto menyebut peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sehingga harus benar-benar dipahami dan menjadi momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerjasama dengan perusahaan China. Pemerintah harus mencari akar-masalahnya sehingga dapat dicegah kejadian seperti ini berulang di masa depan.
Mulyanto minta terkait korban dan keluarga korban, PT.ITTS wajib bertanggung-jawab dalam pengobatan, perawatan, pemakaman dan pemberian santunan.
