Detik-detik Tungku Smelter Meledak di PT ITSS Morowali Minggu Pagi, Ini Kesaksian Karyawan

Suara.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendapatkan laporan dan informasi dari Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Morowali, Katsaing mengenai situasi terkini peristiwa kebakaran tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah. Melalui keterangan tertulisnya, Said meneruskan informasi yang ia peroleh dari Katsaing. 

"Pada pukul 5.30 WIB, menurut kesaksian karyawan pero silicone PT ITSS sedang melakukan perbaikan tungku, dan melakukan pemasangan plat pada bagian tungku tersebut yang mengakibatkan ledakan sehingga membuat beberapa tabung oksigen di sekitaran area juga meledak," ujar Katsaing melalui keterangan tertulis yang disampaikan Said, Minggu (24/12/2023).

Sementara itu, menanggapi insiden kebakaran di PT ITSS, Said mengatakan bahwa hal itu merupakan dampak dari investasi Cina di Morowali yang menyebabkan upah murah dan mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Said lantas meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama instansi terkait untuk segera membuat Tim Pencari Fakta. Menurutnya pembentukan tim tersebut mendesak dan harus segera turun mengecek kondisi langsung hari ini juga.

Baca Juga: Tungku Smelter PT ITSS Morowali Meledak, Jumlah Korban Masih Belum Pasti

"Hari ini juga Tim Pencari Fakta harus turun ke lapangan untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi. Persoalan K3 sudah terjadi berulang-ulang, bahkan sampai memakan korban jiwa. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Said.

Said meminta pihak pemerintah untuk mempidanakan pengusaha. Sebab, menurut dia, permasalahan K3 sudah kerap berulang.

"Seringnya terjadi kasus, hal itu menunjukkan bukan saja karena kelalaian, tetapi diduga akibat terjadinya pembiaran," kata Said.

Ia sekaligus mendesak agar pemerintah dan pengusaha memberikan santunan kepada korban meninggal dunia, termasuk biaya pemakaman hingga biaya pendidikan anak-anak korban. Hal serupa juga diminta dilakukan pemerintah kepada para korban luka.

"Harus ditanggung biaya berobat dan santunan kecelakaan dibiayai negara. Penerapan K3 harus benar-benar dipastikan  berjalan dan ada sanksi berat bagi yang melanggar," tuturnya.

Baca Juga: Tiga Petani di Sigi Sulteng Ditangkap Gegara Tolak Penggusuran, Aliansi Gerakan Reforma Agraria: Segera Bebaskan!

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Partai Buruh mendesak agar UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja segera direvisi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih di UU 1/1970 hanya mengatur sanksi 100 ribu, sehingga tidak memberikan efek jera.