Infografis
Suara.com - Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan kedua terhadap Firli Bahuri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL pada Kamis (21/12/2023).
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut surat panggilan kedua tersebut telah diterima Firli pukul 20.10 WIB hari ini. Dalam surat panggilan tersebut Firli diminta hadir untuk diperiksa di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Desember 2023 pekan depan.
"Pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipidkor Bareskrim Polri," kata Ade kepada wartawan, Kamis malam.
Pemeriksaan terhadap Firli harus berlangsung pada hari ini. Namun Firli meminta ditunda dengan alasan ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan.
Baca Juga: Firli Bahuri Ngaku Datang dari Pagi Tapi Dibantah Ketua Dewas KPK, Siapa yang Benar?
Ade menilai alasan permohonan penundaan pemeriksaan tersebut tidak patut diterima. Sehingga penyidik memutuskan untuk melayangkan surat panggilan kedua.
"Penyidik menilai bahwa alasan yang disampaikan dalam surat tersebut dinilai bukan merupakan alasan yang patut dan wajar," ujarnya.
Adapun pemeriksaan terhadap Firli, menurut Ade dilakukan kembali dengan tujuan untuk meminta keterangan terkait seluruh harta bendanya. Kemudian juga menggali terkait harta benda milik istri, anak, dan keluarganya.
"Di mana penyidik memperoleh fakta baru adanya aset lain/harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dan belum diterangkan oleh tersangka FB dalam berita acara pemeriksaan," ungkapnya.
Jemput Paksa
Baca Juga: Firli Bahuri Mundur dari Ketua KPK, Upaya Hindari Sanksi Etik? Ini Kata Dewas KPK
Dalam kesempatan lain, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto sebelumnya juga menegaskan akan melakukan upaya jemput paksa jika Firli kembali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.
Menurut Karyoto wewenang dilakukannya upaya jemput paksa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KUHP.
“Kalau itu (panggilan kedua) tidak diindahkan, pasti kita keluar surat perintah penangkapan,” jelas Karyoto di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12) pagi.
