Infografis
Suara.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023) siang. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menangkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas karena dinilai telah menistakan agama.
Berdasar pantauan Suara.com, peserta aksi tersebut terlihat membentangkan spanduk berwajah Zulhas yang dicoret tinta berwarna merah. Tertulis pesan di dalamnya 'PAK KAPOLRI SEGERA TANGKAP DAN ADILI PENISTA AGAMA ZULKIFLI HASAN'.
"Kami dari Forum Umat Islam Bersatu (FIB) menggelar aksi demo tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Di mana, Zulkifli Hasan telah mencederai nilai-nilai agama di mana telah melecehkan atau menjadikan salat sebagai guyonan," kata Rahmat.
Rahmat menjelaskan dalam video yang viral di media sosial, Zulhas secara terang-terangan mengatakan ada orang-orang yang saat ini takut mengucap 'Aamiin' usai membaca surah Al-Fatihah saat salat lantaran identik dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN.
Selain itu, Zulhas juga menyebut ketika tahiyat akhir dalam salat mereka juga tidak menunjuk jari telunjuk, namun dua jari lantaran saking cintanya dengan Prabowo selaku calon presiden nomor urut 2.
"Ini adalah merupakan penistaan agama yang sangat keji," ujar Rahmat.
![Tangkapan layar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berada di Semarang. [YouTube/Garuda TV]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/20/24462-zulkifli-hasan.jpg)
Selain menggelar aksi demonstrasi, lanjut Rahmat, FUIB juga akan melaporkan Zulhas ke Bareskrim Polri. Dia mengaku telah menyiapkan barang butki berupa video hingga pemberitaan di beberapa media online.
"Apalagi Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bhwa apa yang dinyatakan oleh Zulkifli Hasan merupakan bentuk penistaan agama," ungkapnya.
Atas hal itu, Rahmat berharap Kapolri dapat menindaklanjuti laporannya nanti. Sekaligus menangkap dan mengadili Zulhas sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Jika Kapolri tidak memproses Zulhas kita khawatir akan terjadi konflik, akan terjadi dampak horizontal di tingkat masyarakat yang ada di Indonesia," pungkasnya.
