Infografis
Namun, Basuki menyebut belum ada kepastian kapan Jepang akan menggarap studi kelaikan proyek tersebut.
Menurutnya investasi dari pihak swasta, termasuk dari luar negeri, dibutuhkan karena porsi pembiayaan pembangunan IKN dari pemerintah hanya 20-30 persen, sisanya dari swasta, baik itu dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) atau pun public-private partnership (PPP).
Proyek IKN yang dibiayai pemerintah dibagi menjadi Batch 1 dan 2 dengan total investasi Rp 60,9 triliun.
Terdapat 43 proyek untuk Batch 1 yang proses pembangunannya sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total investasi Rp 24,5 triliun.
Proyek-proyek yang masuk dalam Batch 1, di antaranya jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden dan Kantor Kementerian Koordinator.
Sementara itu, dalam Batch 2 terdapat 45 proyek dengan besaran investasi Rp36,4 triliun, termasuk untuk proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan jaringan pipa. (Antara)
